Tanggal Posting

March 2014
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Aktifitas


Upaya men-Delegitimasi

Upaya Tempo men-Delegitimasi LPPOM-MUI?

Masyarakat Muslim Indonesia memiliki harapan besar dan membutuhkan lembaga seperti LPPOM MUI. Jangan karena nila setitik, dengan sengaja merusak susu sebelanga

Oleh: Nuim Hidayat

ENTAH karena ingin menggagalkan RUU Jaminan Produk Halal yang kini sedang digodok di DPR, liputan Majalah Tempo terbaru menghajar habis Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Media ini, rupanya sedang mencari titik lemah lembaga ini lewat salah satu Ketua MUI ‘yang diduga bermain uang’ untuk pelabelan halal ini.

Cover Tempo edisi 24 Februari-2 Maret 2014 sempat menjadi perbincangan kalangan aktivis Islam di media sosial. Mereka bahkan meminta LPPOM-MUI untuk berani menggugat Tempo. Apa pasalnya? Cover itu berhias kaleng dengan gambar Babi dengan tulisan dibawahnya DIJAMIN HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA. Di samping kaleng itu bertuliskan : “ASTAGA! LABEL HALAL Petinggi Majelis MUI ditengarai memperdagangkan label halal.Tempo melacak hingga Australia dan Belgia.”

Nampaknya gambar kaleng berlogo ‘babi halal’ itu didapat dari investigasi Tempo di Belgia.

Tempo menulis, ”Karena tak pernah diaudit MUI, produk-produk yang mengandung gelatin babi tetap diberi label halal oleh HFCE.  Misalnya produk obat dari Belgia yang ternyata mengandung trypsin, senyawa yang berasal dari babi, pada 6 Desember 2013.”

Cover Tempo edisi terbaru

Cover Tempo edisi terbaru

Namun hal ini dibantah oleh Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika) MUI. Selain lembaganya tidak pernah memberikan sertifikat atau label halal produk yang mengandung babi, jutsru lembaganya telah mengingatkan kepada HFCE (Halal Food Council of Europe).

“Kami telah mengingatkan produk di Belgia itu tidak boleh diberi halal,” tegas Sumunar belum lama ini.

Sedangkan mengenai uang yang bersliweran pada pelabelan halal itu, Pimred Jurnal Halal LPPOM-MUI Nur Wahid menjelaskan lebih gamblang. Menurutnya, ada kode etik yang ketat pada auditor halal. “Kalau mereka ketahuan menerima uang yang tidak jelas atau haram bisa dipecat,” tegas alumni IPB jurusan pangan ini.

Menurutnya, kalau auditor mau mereka cepat kaya. Karena tidak sedikit perusahaan yang mencoba menyogok petugas agar diloloskan sertifikasinya. Tapi selama ini mereka teguh menjaga kredibilitas LPPOM dengan menolak uang-uang yang tidak jelas itu.

Dan itulah rahasia LPPOM MUI kenapa sampai saat ini perusahaan-perusahaan makanan ternama di Indonesia, percaya kepada lembaga itu. Lembaga pengawas makanan halal itu, kebanyakan diawaki oleh anak-anak muda IPB jurusan pangan yang punya latar belakang Islam yang bagus.

Mengenai kasus Amidhan yang ditenggarai Tempo terlibat dalam masalah uang yang tidak jelas itu, pihak LPPOM kini sedang membahasnya. Tapi yang jelas, dalam struktur LPPOM-MUI nama Amidhan sebenarnya tidak ada.

Karena ia hanyalah salah satu Ketua MUI yang membawahi bidang ekonomi dan produk halal. Meski demikian ia memang mempunyai hak berkaitan dengan hubungan LPPOM dengan lembaga halal di luar negeri.

Sedangkan tentang opini redaksi Tempo tentang perlunya pelabelan haram, LPPOM MUI sebenarnya sudah pernah membahasnya. Masalahnya kalau dicantumkan label haram, perusahaan mana yang mau?

“Perusahaan itu justru ingin belajar dan dibina agar produk-produk yang mereka hasilkan halal sehingga menentramkan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar Islam dan mereka membutuhkan kepastian produk halal,” papar Prof Aisjah Girindra perintis LPPOM MUI suatu ketika. Tapi kalau perusahaan itu sendiri mencantumkan label haram, tentu LPPOM tidak bisa menolak.

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Banyak isi pesan Al-Quran yang mengajak umatnya menghindari pangan yang haram dan memilih yang halal. Jadi halal-haram bagi Islam menyangkut akherat.

Pangan yang halal (yang memenuhi syariat agama Islam) baik dari segi bahan baku, bahan tambahan, cara produksinya sampai bisa dikonsumsi orang Islam (Muslim) harus jelas agar tidak menimbulkan dosa. Karena rumitnya masalah ini, maka perlu ada sebuah lembaga khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi melakukan sendiri-sendiri

Lahirnya LPPOM oleh MUI sejak 6 Januari 1989, setidaknya memberi harapan besar pada umat Islam. Lembaga ini mulai tertata dengan baik sejak dipimpin oleh Prof Dr Aisjah Girindra, pakar kimia pangan dari IPB. Tentu saja, perlu evaluasi, perbaikan dan kontrol yang baik. Tapi bukan usaha delegitimasi.

Bagaimanapun masyarakat Muslim Indonesia memiliki harapan besar dan membutuhkan lembaga  seperti LPPOM MUI. Jangan karena nila setitik, dengan sengaja merusak susu sebelanga. Itupun jika terbukti ada nila. Kita patut bertanya, ada apa di balik usaha Tempo?*

Penulis Ketua Dewan Dakwah Kota Depok

sumber: http://www.hidayatullah.com/


2 comments to Upaya men-Delegitimasi

  • pegiriwono

    Saya meminta maaf sebelumnya, kuatir komentar berikut dapat menyinggung perasaan.

    Saya rasa masalah di RI, dan harus kita akui, termasuk masalah yang menyangkut umat Muslim adalah kurang tegasnya tindakan. Rasulullah saw. memberi contoh yang sangat mulia dan tegas “jika seandainya Fatimah mencuri, niscaya saya sendiri yang akan memotong tangannya.”

    Nah, sekarang bagaimana umat Muslim baik Partai yang mengatasnamakan Islam maupun organisasi lainnya seperti MUI diatas bertindak setelah terjadi pelanggaran? Kebanyakan mengatakan “si Fulan sudah dipecat, mengundurkan diri, bukan anggota, tidak lagi menjadi anggota etc.” Hal ini sangat menandakan bahwa Organisasi atas nama Islam yang selalu menginginkan umat Muslim secara Kaffah bertindak lepas tanggung jawab.

    Berbagai kasus penyimpangan hukum, moral, susila dan nilai (apalagi syariah Islam) telah dilakukan oleh berbagai tokoh dari Organisasi yang mengatasnamakan Islam dan umat Muslim. Namun apakah pernah mendengar penyelesaiannya yang tegas? Itupun jika terselesaikan. Sehingga tidak heran jika banyak umat Muslim sendiri kemudian tidak terlalu peduli dengan upaya delegitimasi berbagai pihak, karena kecewa dengan tidak adanya tindakan yang yang dilakukan.

    Komentar terakhir saya adalah: kondisi umat Muslim di Indonesia sudah canggihnya dengan jumlah Ulama, Kiayi, Ustad etc. yang sekian banyak, terdidik dan luar biasa intelijen sehingga terbentuklah berbagai Majelisnya. Tidak kalah adalah luar biasa mutu kutbah dan kuliahnya yang mengajarkan betapa mulianya ajaran Islam. Namun seberapa jauh kuliah dan kutbah tersebut sudah memahami dan kemudian diaplikasikan untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw?

    Saya kuatir yang berlaku adalah standar ganda. Menyeru pada ajaran Islam, mengerjakan sesuai dengan kepentingan dan jika terjadi pelanggaran, digunakanlah hukum negara non-Islami.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>